Tanggapan Muslim A Gani Terkait Hak Interpelasi DPRA Terhadap Gubernur Aceh

By Gampong IT Selasa, 15 Mei 2018
Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH. Foto: Hidayat/MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH, menilai tidak ada kewajiban Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk menghadiri sendiri panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) jika dipanggil terkait hak interpelasi DPR.

“Tidak ada kewajiban Gubernur Irwandi Yusuf menghadiri hak interpelasi DPRA, karena yang diminta dewan kepada Gubernur hanya keterangan saja. Dalam hal ini Gubernur Aceh boleh saja mengirim Wakil Gubernur, kuasa hukum atau Sekdaprov  yang didampingi Bagian Hukum Setda Aceh. Dan itu dibenarkan menurut aturan,” kata Muslim A Gani SH, kepada MODUSACEH.CO, Jum’at (11/5/2018) kemarin.

Muslim A Gani berpendapat, apabila ada hal yang tidak bisa dijawab utusan gubernur saat menghadapi hak interpelasi DPRA, maka harus diadakan agenda kembali oleh DPR Aceh melalui Badan Musyawarah (Banmus). Hal itu menurutnya, telah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,  tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Apabila kepala daerah tidak dapat hadir memberikan kejelasan baik tertulis sebagaimana dimaksud, maka kepada daerah bisa menugaskan pejabat terkait mewakilinya. Jika Gubernur ada kegiatan lain yang lebih penting boleh saja tidak hadir. Gubernur itu kegiatannya padat, apalagi saat ini rakyat Aceh yang kondisi ekonominya masih jauh dari sejahtera dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah,” terang Muslim.

Putra Aceh Timur itu menjelaskan, hak interpelasi DPR Aceh tidak boleh dijadikan sandaran untuk menjatuhkan Gubernur Aceh. Dia meminta DPRA dapat menjadikan jawaban dari Irwandi Yusuf untuk kepentingan perubahan lebih baik bagi Aceh ke depan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

“Sebenarnya tidak ada masalah. Hak interpelasi itu merupakan persoalan biasa, bukan hal yang luar biasa. Itu hanya agenda memintai keterangan Gubernur saja, ” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR Aceh mengungkap sejumlah alasan mengapa memutuskan melakukan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. “Ada beberapa alasan, kami di DPR Aceh memutuskan untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Salah satunya, dugaan Irwandi Yusuf menerima suap sebesar Rp 14 miliar lebih, terkait proyek dermaga pelabuhan (CT3) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS),”  ungkap Ketua Banleg DPR Aceh Abdullah Saleh SH, usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung DPR Aceh,Rabu (9/5/18) malam.

Menurut Abdullah Saleh yang juga inisiator hak interpelasi, dugaan itu tertuang dalam dakwaan jaksa terhadap mantan Kepala BPKS Sabang, Ruslan Abdul Gani. Dia mengungkapkan, pihaknya telah memiliki dakwaan mantan Kepala BPKS, Ruslan Abdul Gani yang kini sudah dibui terkait korupsi Dermaga CT-3 BPKS.***


modusaceh.co

No Comment to " Tanggapan Muslim A Gani Terkait Hak Interpelasi DPRA Terhadap Gubernur Aceh "