Prihatin Nasib BPKS, Tokoh Masyarakat Sabang Berkumpul

By Gampong IT Selasa, 27 Maret 2018
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Sekelumit permasalahan yang menimpa Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), sampai juga ditelingan tokoh masyarakat Kota Sabang yang berdomisili diluar Kota Sabang. Itu sebabnya, mereka melakukan diskusi. Termasuk dengan anggota DPR RI Nasir Djamil di Oman Caffe, Lampineung, Banda Aceh, Sabtu, (24/3/18).

Mereka yang hadir adalah, penasehat Gubernur Aceh Periode  2012-3017, dr. Zaini Abdullah, Fahrulsyah Mega, Pendiri Ikatan Masyarakat Sabang Jakarta Raya  (Imasjaya), Selamat Busthamin, dan Hamidi, serta mantan anggota tim penasehat Presiden RI kelima Abdurrahman Wahid (Gusdur) untuk Aceh, Muhammad Saleh. Sementara, hadir pula pemerhati Kota Sabang, T. Ardiansyah dan Akhiruddin Mahyuddin, serta beberapa mahasiswa dan mahasisiwi yang tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Sabang (Ipelmas).

Dimotori Fahrulsyah Mega, diskusi itu diawali pandangan Nasir Djamil terkait BPKS. Katanya, diawal –awal menjadi anggota DPR Aceh atau tahun 2004 lalu. Kota Sabang disebut-sebut sebagai mecusuar peradaban kota di Indonesia bahkan dunia. Pendapat itu banyak disampaikan anggota DPR Aceh dalam pandangan umum. Sehingga harapan masyarakat kala itu sangat tinggi dengan diberlakukannya pelabuhan bebas Sabang dan hadirnya BPKS.

Menurut Nasir Djamil, setelah 18 tahun berjalan, ternyata Kota Sabang tidak ada kemajuan berarti, bahkan orang–orang yang ditempatkan untuk mengelola  Kota Sabang melalui BPKS, adalah orang-orang yang tidak perduli dengan aspirasi orang Sabang. Sehingga, apapun yang dikerjakan tidak bersinergi dengan warga Sabang.

Memang, kata Nasir Djamil, rekan kerja di DPR RI adalah Komisi VI, namun dia tahu persis kawan-kawanya di DPR RI, tidak pernah mengintervensi manajemen BPKS, apalagi menyangkut pembiayaan yang dibiayai APBN.

“Kita ada tim Otsus Aceh yang ingin melakukan evaluasi. Ada rencana kita akan duduk mengevaluasi Otonomi atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang BPKS. Karena, menurut kami ada yang tidak singkron, polisi jalan sendiri, Bea Cukai dan Pemko Sabang juga jalan sendiri-sendiri, jadi mereka menggunakan aturan mereka masing-masing,” kata anggota komisi III DPR RI.

Selain itu, menurut Nasir Djamil, BPKS juga mempunyai catatan hitam, dimana pimpinan BPKS, Ruslan Abdul Gani ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dijebloskan dalam penjara. Anehnya, sampai saat ini kasus itu tidak berlanjut, walau dalam beberapa persidangan nama Ketua Dewan Kawasan Sabang ketika itu, yang juga Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, ikut disebut-sebut.

“Terkait kasus itu, kita juga akan mendalami, namun kita butuh bantuan dan dorongan masyarakat untuk kami bertindak, karena kami takut nanti kami dianggap ada kepentingan. Kita tidak punya kepentingan apa-apa, hanya ingin memestikan menara BPKS itu menjadi menara air bagi warganya,” harap politisi PKS itu.

Selanjutnya, Selamat Busthamin mengakui dengan hadirnya BPKS telah meningkatkan pembangunan di Sabang, walaupun dia mengakui apa yang dilakukan BPKS belumlah maksimal. Seperti pelabuhan bebas Sabang yang telah ditutup dan tidak diaktifkan kembali, sehingga urat nadi peningkatan pertumbuhan ekonomi warga Sabang tidak jalan.

Dia berharap, pemangku kepentingan di Sabang bisa menjadikan Kota Sebang sebagai kota impian, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Sabang akan kembali lagi, karena ada sesuatu yang dikenang.

“Saya rasa, beberapa agenda yang diadakan oleh BPKS, tidak membuat warga Sabang lebih baik, tidak ada hasil yang dinikmati oleh warga Sabang. Kita sudah memberikan saran-saran kepada Walikota Sabang Zulkifli Adam ketika itu, namun tidak ada tindak lanjutnya,” ungkap Selamat Busthamin.

Hamidi banyak menyoroti peraturan yang mengangkat Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang. Karena, menurutnya wewenang Ketua Dewan Kawasan Sabang untuk mengangkat Kepala BPKS, banyak mengandung unsur politis, sehingga manajemen yang dihasilkan tidak berkerja dengan baik, dan terkesan berkerja sesuai perintah pimpinan.

Menurutnya, apa yang dilakukan manajemen BPKS terdahulu merupakan produk gagal. Sehingga, yang dihasilkan  atas pembangunan Sabang juga gagal. Nah, jika pola-pola lama dilakukan pejabat BPKS sekarang, maka BPKS hanya akan tinggal namanya saja.

”Saya sudah mengingatkan Pak Ruslan Abdul Gani (mantan Kepala BPKS yang sudah dipenjara), ketika dia berencana untuk melakukan mark up. Saya bilang kursi yang Bapak duduki itu panas, tapi dia bilang tidak apa-apa ketika itu,” kisah Hamidi.

Menurutnya, solusinya untuk membangun Sabang saat ini, harus ada rencana kerja yang jelas. Sehingga, arah pemebangunannya juga cukup untuk merangsang apa yang sudah direncanakan. ”Sabang itu cocoknya pariwisata, Sabang itu merupakan syurga yang memiliki panorama yang indah, yang sudah diciptakan Allah, SWT. Namun, apa yang kita saksikan hari ini, Sabang itu tidak jelas, padahal uang bertabur di sana. Untuk itu, mari kita memperjelas status Sabang sehingga bisa kita bangun bersama-sama,” harapnya.

Sementara itu, Muhammad Saleh menceritakan titik awal pembentukan BPKS. Katanya, tahun 2000  silam, dia merupakan salah satu anggota tim penasehat Presiden RI Abdurrahman Wahid, urusan Aceh. Ketika itu, ada 21 rekomendasi yang dihasilakan untuk disampaikan pada Presiden RI, BJ Habibie yang kemudian dilanjutkan Gus Dur. Salah satunya pembentukan BPKS.

“Bicara Sabang adalah bagaimana kita merekonstruksi potensi dan regulasi, ini dua-duanya ada. Kemudian, bicara potensi dan regulasi ini tentu ada master plantnya, ini juga ada. Masalahnya, di aksi, bagaimana pola aksinya, seperti pengangkatan Kepala BPKS pasca Zubir Salim, harus kita akui adalah politis, dan itu berlangsung sampai hari ini,” tegas Pimred MODUSACEH.CO dan Tabloid MODUS ACEH serta Majalah INSPIRATOR.

Menurut Saleh, begitu dia disapa, sejak tahun 2000 hingga saat ini, penerimaan BPKS yang bersumber dari APBN mencapai Rp 2,7 triliun. Namun, jumlahnya terus menurun, dan kualitas manajemen BPKS juga terus menurun. Sehingga, apa yang dialami oleh masyarakat Kota Sabang, sama seperti dialami warga Kota Lhokseumawe diera gas yang melimpah yaitu Gas Arun. Kenyataannya masyarakat di sana menjadi paling miskin di Aceh.

Saat ini, kata Saleh belumlah terlambat jika ingin memajukan Sabang, sebab masih ada waktu 50 tahun lagi, APBN yang akan diberikan pada BPKS. Namun demikian, janganlah terlena dengan waktu tersebut, karena kalau tidak berbuat apa-apa, maka tidak akan merubah nasib warga Sabang lebih baik.

“Saya membayangkan, ketika PT. Arun masih beroperasi saya masih muda, namun saya menyesal kenapa waktu itu tidak berbuat sesuatu untuk Kota Lhoksemawe, makanya saya mengingatkan pada kalian yang masih muda-muda untuk bergerak, menyelamatkan Kota Sabang ke arah yang lebih baik. Kalau tidak, maka kalian juga akan merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan masyarakat Lhokseumawe sekarang. Setelah hasilnya diambil masyarakat tetap masih dalam kemiskinan,” ungkap Saleh.***

 

  

 

 

  

 


modusaceh.co

No Comment to " Prihatin Nasib BPKS, Tokoh Masyarakat Sabang Berkumpul "