Wow! Total Jatah DPRA Sekitar Rp 1,5 Triliun, Gubernur dan Wagub Aceh Masing-Masing Rp 1,7 Triliun

By Gampong IT Jumat, 22 Desember 2017
Humas Pemerintah Aceh

Melirik Rancangan KUA PPAS 2018

Banda Aceh | Ngotonya Tim TAPA dibawah kendali Sekda Aceh Dermawan dan Kepala Bappeda Aceh Azhari Hasan, tidak memasukkan program serta usulan baru, Gubernur, Wakil Gubernur serta dana aspirasi, Rp 20 miliar per anggota DPR Aceh,  dinilai sebagai salah satu biangkerok tersendatnya pembahasan KUA PPAS 2018.

“Banggar DPRA pasrah? Tapi Tim TAPA tidak mau mendengar siapapun lagi, termasuk Gubernur Aceh. Karena sebelumnya atau tanggal 28 November 2018, ketika kami cek belum ada usulan yang masuk. Gubernur Irwandi sempat marah. Karena, usulan Rp 20 miliar yang ditawarkan Irwandi Yusuf sebagai dana aspirasi anggota DPR Aceh juga tidak masuk. Jadi, total dana reses (aspirasi) milik dewan sekitar Rp 1,5 triliun. Total milik Gubernur dan Wagub Aceh, masing-masing sekitar Rp 1,7 triliun,” ungkap sumber media ini di DPR Aceh.

Sayang, terkait pernyataan tersebut, media ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Sekda Aceh dan Kepala Bappeda Aceh. Dihubungi melalui telpon seluler tidak tersambung. Kabarnya, dua pejabat utama Aceh ini sedang berada di luar negeri.

Nah, kembali ke persoalan KUA PPAS 2018. Kata sumber ini, tanggal 28 November 2018, ketiga usulan itu tidak masuk. Saat itu Tim Banggar DPR Aceh sempat menghubungi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. “Dia marah dan mengatakan; ata ke pih hana ditamong (punya saya juga tidak masuk)”.

Lalu, Irwandi menelpon tim TAPA, akhirnya ketiga usulan itu ditampung dan masukkan kembali, tapi dalam KUA PPAS 2018. Sebaliknya secara terpisah atau dalam lembaran terpisah. “Tentu ini akan jadi masalah lagi,” ujar sumber tersebut.

Lalu, beberapa teman-temannya di DPRA melakukan audiensi tidak resmi dengan Wagub Aceh Nova Iriansyah. Ternyata, Wagub juga mengeluh dengan kondisi Tim TAPA. Artinya, apa yang diperintahkan tidak didengar dan lakukan. “Bisa jadi, Sekda, Kepala Bappeda sudah tahu mau diganti. Dan mereka, ujung-ujungnya main aturan saja,” kata sumber itu memprediksi.

Yang jadi masalah kata sumber ini, Wagub Aceh Nova Iriansyah juga tak pernah hadir dalam pembahasan, padahal dia tahu lagi bermasalah. “Kalau dia hadir, tentu ada kebijakan yang bisa disepakati dan ambil bersama. Karena, kalau Pergub kita rugi dan berefek besar. Selain pagu hilang Rp 2 triliun, SKPA juga tidak bisa bekerja karena tidak ada honor TPK dan honor PPK. Karena harus mengacu pada pagu 2017, Rp 12,7 triliun. Sedang 2018, Rp 14,7 triliun,” ulas dia.

Belum lagi kegiatan pisik seperti buat jalan, ada honor panitia dan PPK serta pendamping seperti SPPD, itu tidak boleh jika dengan Pergub.  “Kita harus berkaca pada DKI Jakarta dengan Pergub, mereka minta ampun. Nah, jika Pergub, Irwandi juga tidak boleh buat program baru, termasuk visi-misi dia itu, harus kembali ke program 2017,” kata sumber ini. Sementara resiko lain adalah, anggota DPR Aceh akan dihujat rakyat, karena tidak ada aspirasi.***


modusaceh.co

No Comment to " Wow! Total Jatah DPRA Sekitar Rp 1,5 Triliun, Gubernur dan Wagub Aceh Masing-Masing Rp 1,7 Triliun "